JDIH-Tanjung Karang (22 November 2012). Menindak lanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI Nomor 33A/SK/KMA/II/2012 dan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI Nomor 18/SK/BUA/II/2012 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung-RI dan 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawahnya, Biro Hukum dan Humas telah melaksanakan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan JDIH bagi Panitera/Sekretaris dan Panitera Muda Hukum dari 4 (empat) lingkungan Peradilan wilayah hukum Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung dari tannggal 21 November 2012 sampai dengan 23 November 2012 di Tanjung Karang - Lampung.
 
Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan di Tanjung Karang merupakan kegiatan sosialisasi ke 4 (empat), dari program kegiatan yang telah direncanakan tahun 2012, merupakan kelanjutan sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan di Yogyakarta, Balikpapan dan Padang.

JDI-Padang. Berkaitan dengan SK KMA No. 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan; dan SK KABUA No. 18/BUA/SK/II/2012.
 
Biro Hukum dan Humas mengadakan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA RI dan Lingkungan Peradilan yang diselenggarakan di Padang dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang serta Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM-RI. Dengan sosialisasi pembentukan dan pengembangan JDIH tersebut ditekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan  dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang akan dikelola oleh Panmud Hukum, sehingga ke depan diharapkan para Panmud Hukum dapat meningkatkan skill dan knowledge serta secara perlahan meninggalkan cara-cara konvensional dalam pendokumentasian bahan-bahan hukum. Untuk itu peningkatan keahlian SDM dalam bidang teknologi informasi menjadi isu penting.